MERANTI, detikinews.com- Di balik meja rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (26/1/2026) pagi, sebuah strategi penting diracik. Komisi II DPRD duduk satu meja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), membahas satu tujuan besar: menjemput anggaran pusat demi percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Hearing yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu bukan sekadar agenda rutin. Ia menjadi ruang konsolidasi antara legislatif dan eksekutif daerah untuk menyusun langkah konkret memperjuangkan anggaran melalui DPR RI, khususnya bagi sektor jalan yang masih membutuhkan perhatian serius di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dari pihak eksekutif, Kepala Dinas PUPR Rahmat Kurnia ST, hadir bersama jajaran teknisnya, mulai dari Kepala Bidang Pengairan Hendri, Kepala Bidang Bina Marga Sugeng Widodo KN ST, Kepala Bidang Cipta Karya Nasrullah Anata ST, hingga Kepala Bidang Program Benny Naibaho S.Kom.
Kehadiran lengkap ini menandakan kesiapan PUPR dalam memaparkan program prioritas yang siap diperjuangkan ke tingkat pusat.
Sementara itu, Komisi II DPRD tampil dengan formasi penuh. Ketua Komisi II Syaifi dari Fraksi PAN memimpin jalannya rapat, didampingi Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dari Fraksi PSI.
Turut hadir anggota Komisi II lainnya yakni Sopandi (Atah Pandi) dari Fraksi PAN, Alamin dari Fraksi PKS, Lianita dari Fraksi NasDem, H. Atan dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Suji Hartono dari Fraksi PPP.
Anggota Komisi II DPRD, Sopandi, menegaskan bahwa kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan keseriusan DPRD dan PUPR dalam menyusun langkah strategis bersama.
Fokus utama rapat, kata dia, adalah memetakan program infrastruktur yang berpotensi besar diusulkan ke pemerintah pusat, terutama pembangunan dan peningkatan jalan di berbagai wilayah Kepulauan Meranti.
“Kolaborasi ini penting agar usulan daerah disampaikan secara terstruktur dan diperjuangkan langsung melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR RI,” ujar Sopandi.
Dari hasil hearing tersebut, disepakati bahwa langkah lanjutan adalah menunggu penjadwalan resmi dari Pemerintah Daerah untuk melakukan hearing langsung ke fraksi-fraksi DPR RI.
Penjadwalan ini dinilai krusial agar perjuangan anggaran pusat dapat dilakukan tepat waktu dan tidak tertinggal dalam siklus perencanaan nasional.(adv)