Pekanbaru, detikinews.com — Pemerintah Provinsi Riau bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau resmi meluncurkan Forum Komunikasi Anggota DPR RI Dapil Riau di Ruang Auditorium, Lantai 8 Gedung Menara Lancang Kuning, Kompleks Kantor Gubernur Riau, Senin(8/6).
Wadah kolaborasi yang telah dibentuk sejak 12 April 2026 ini dipimpin oleh Drs. H. Ahmad, M.Sc sebagai Ketua dan Dr. Karmila Sari, S.Kom., MM sebagai Sekretaris. Peluncuran ini ditujukan untuk membangun sinergi dan kolaborasi kuat dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, khususnya dalam mengawal proses perencanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rapat koordinasi dan peluncuran forum strategis ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam arahannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa keberadaan forum ini menjadi momentum krusial bagi Bumi Lancang Kuning untuk memperkuat posisi tawar di tingkat nasional.
“Sinergi dan kebersamaan ini adalah kunci utama kita dalam menuntaskan hambatan pembangunan dan membangun Riau ke depan. Dengan pengawalan langsung dari para legislator di Senayan, kita optimis penyerapan dan alokasi APBN untuk proyek-proyek strategis di Riau dapat dimaksimalkan,” ujar SF Hariyanto di hadapan para peserta rapat.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh sejumlah Anggota DPR RI asal Dapil Riau, di antaranya Drs. H. Ahmad, M.Sc, Dr. Karmila Sari, Hendry Munief, Dr. Syahrul Aidi Maazat, serta Siti Aisyah yang kini duduk di Komisi III DPR RI. Hadir pula Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. dan sejumlah kepala daerah se-Provinsi Riau beserta para pejabat yang mewakili.
Kehadiran lintas sektor ini menegaskan komitmen bersama untuk menyatukan visi pembangunan, menyingkirkan ego sektoral, dan memastikan setiap program prioritas di daerah terakomodasi dalam penganggaran pusat.
Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungannya secara penuh atas peluncuran forum komunikasi ini. Menurutnya, Kabupaten Kampar menjadi salah satu wilayah yang sangat memerlukan intervensi anggaran pusat guna mempercepat realisasi infrastruktur terintegrasi dan peningkatan. (Adv)