Kampar, detikinews.com — Setelah melalui pembahasan dan proses yang cukup alot dan panas karena dihujani interupsi pada proses pembahasan dan serangkaian rapat paripurna, akhirnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Kamis (29/9/2022) di Gedung DPRD Kabupaten Kampar. Pengesahan ini bertepatan satu hari batas waktu pengesahan APBD Perubahan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dan didampingi dua Wakil Ketua, H Tony Hidayat dan Repol. CSebelum pengesahan, dilakukan pembacaan laporan badan anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh juru bicara Banggar Zulpan Azmi.
Dalam pidatonya Penjabat Bupati Kampar H Kamsol menyampaikan, belanja daerah naik menjadi Rp 2,587 triliun atau naik 4,84 persen, bertambah sebesar Rp 119, 47 miliar dari Rp 2,468 triliun lebih pada APBD murni 2022.
Sedangkan komposisi perubahan pendapatan daerah naik sebesar 3,31 persen menjadi Rp 2,492 triliun, atau naik sebesar Rp 79,49 miliar dari semula Rp 2,412 triliun pada APBD murni 2022.
Kamsol berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar melakukan percepatan penyelesaian administrasi sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan cepat waktu.
Ia menambahkan, dengan adanya recofusing atau pengurangan anggaran dari pemerintah sebesar 2 persen memaksa Pemkab Kampar melakukan penyesuaian kegiatan dan belanja yang diutamakan kegiatan yang lebih diprioritaskan.
Ketika ditanya kepastian pembayaran anggaran dana desa (ADD) yang masih tertunda beberapa bulan, Kamsol juga memastikan akan dibayarkan jika transfer dana triwulan ketiga tuntas.
Sementara berkaitan honor guru PDTA Pemkab Kampar telah menganggarkan pembayarannya selama tujuh bulan sejak bulan Juni hingga Desember 2022.
“Karena sebelum itu saya belum di sini,” beber Kamsol kepada sejumlah wartawan usai rapat paripurna.
Sementara berkaitan pengesahan APBD Perubahan Kampar tahun anggaran 2022, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Ia menyebutkan bahwa anggaran perubahan ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.
Politisi Gerindra ini juga meminta seluruh OPD bekerja dengan maksimal memanfaatkan waktu yang tersisa yang beberapa bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2022