Kampar, detikinews.com —
Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2021 ke DPRD Kabupaten Kampar, Selasa (14/9/2021) kepada DPRD Kampar rapat paripurna DPRD Kampar yang digelar, Selasa (14/9/2021).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal dan dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kampar, kepala organisasi perangkat daerah dan undangan lainnya.
Baik Bupati Kampar maupun Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal sepakat bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus diprioritaskan termasuk menganggarkan pembayaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
“Saya sudah sampaikan ke TAPD agar untuk pelayanan publik pelayanan kesehatan harus menjadi skala prioritas. Dengan harapan itu dialokasikan masyarakat Kampar. Gak ada lagi ada istilah gak bisa untuk berobat,” cakap Catur kepada CAKAPLAH.COM usai pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kampar.
Ia menambahkan, saat ini masih adanya recofusing anggaran sehingga Kampar belum bisa mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur yang besar. Bupati memberikan bocoran bahwa pada anggaran perubahan ini akan dialokasikan untuk penambahan tunjangan PNS, tenaga harian lepas dan guru PDTA.
Persoalan Jamkesda ini sempat heboh beberapa hari lalu. Hal ini karena beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa pihak RSUD Bangkinang tidak lagi menerima pasien Jamkesda karena ada tunggakan mencapai Rp 7 miliar yang belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kampar. Namun belakangan, setelah adanya pertemuan Komisi II DPRD Kampar dengan pihak terkait maka pelayanan Jamkesda tetap diberikan.
Pada kesempatan wawancara dengan wartawan Bupati juga mengklaim bahwa Kabupaten Kampar adalah kabupaten/kota pertama di Provinsi Riau yang mengajukan KUA PPAS perubahan.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal menyampaikan, berkaitan Jamkesda sudah disampaikan pihaknya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar agar memasukkan dalam APBD-P 2021 dan ia berjanji DPRD akan mengawalnya. “Karena ini untuk orang banyak. Kami kawal sedikit demi sedikit untuk anggaran Jamkesda,” pungkas politisi Gerindra tersebut.
Dalam anggaran perubahan ini Bupati Kampar menyampaikan bahwa anggaran perubahan 2021 adalah sebesar Rp2,581 triliun lebih.***